News / Maritim Policy

Maritim Policy

Referensi regulasi, kebijakan maritim, dan produk hukum resmi yang berkaitan dengan operasional pelayaran.

Naskah Dinas

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LAYANAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT (SIMLALA)

Informasi ini disajikan sebagai referensi publik yang bersumber dari portal resmi pemerintah.

Instansi: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun: 2025
Peraturan Maritim

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama

Informasi ini disajikan sebagai referensi publik yang bersumber dari portal resmi pemerintah.

Instansi: Kementrian Perhubungan Tahun: 2023
Peraturan Maritim

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi

Informasi ini disajikan sebagai referensi publik yang bersumber dari portal resmi pemerintah.

Instansi: Kementrian Perhubungan Tahun: 2024
Disclaimer: Informasi regulasi pada halaman ini disajikan sebagai referensi publik yang bersumber dari portal resmi pemerintah dan instansi terkait. Validitas serta pembaruan dokumen sepenuhnya mengikuti publikasi dari lembaga penerbit resmi.